Akar Masalah Perburuhan dalam Negeri

Artikel: Tenaga Kerja dan Perburuhan

AKAR MASALAH PERBURUHAN DALAM NEGERI

Oleh: Janpatar Simamora, SH

Sudah menjadi tradisi tahunan bagi seluruh buruh di dunia untuk memperingati 1 Mei sebagai Hari Buruh dan pada setiap tanggal itu, bisa dipastikan bahwa seluruh buruh di dunia termasuk Indonesia, akan selalu melakukan aksi demonstrasi dengan membawa agenda perbaikan nasib mereka. Tentunya aksi buruh tersebut haruslah disikapi dengan matang sebagai  sebuah penegasan dari para buruh bahwa persoalan perburuhan hingga saat ini masih saja belum terpecahkan. Hubungan industrial antara buruh dan pengusaha, belum mencapai titik harmonis, selalu ada ganjalan yang terselip. Dan yang paling nyata adalah adanya unsur kepentingan yang melekat dalam setiap mengambil kebijakan dalam perburuhan.

Memang unsur kepentingan dimaksud hampir dalam setiap kebijakan pemerintah selalu menjadi permasalahan yang cukup menguras perhatian banyak pihak. namun dalam kasus perburuhan, nampaknya unsur kepentingan tersebut begitu nyata dan sangat merugikan kaum buruh sehingga memaksa kaum buruh untuk terus menyuarakan kepentingannya demi terciptanya keadilan dalam bidang perburuhan.

Salah satu problem nyata yang langsung menyentuh dan sangat mendesak untuk mendapat perhatian serta menjadi akar masalah dalam bidang perburuhan adalah rendahnya atau tidak sesuainya pendapatan (gaji) yang diperoleh buruh dengan apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Kalaupun sebenarnya ketentuan dalam undang-undang sudah dipenuhi, bila kita mau jujur, dari segi substansi perundang-undangan juga buruh sangatlah dirugikan dan selalu menjadi pihak yang dipojokkan.

Disatu sisi, meningkatnya kebutuhan hidup, namun tidak dibarengi dengan kenaikan gaji yang diterima atau relatif tetap, menjadi salah satu pendorong gerak protes kaum buruh. Sementara itu fakta yang begitu sering terpampang di depan mata adalah rendahnya gaji buruh justru dipandang menjadi penarik bagi investor asing. Termasuk pemerintah, untuk kepentingan peningkatan pendapatan pemerintah, justru memelihara kondisi seperti itu.

Kondisi ini menyebabkan pemerintah lebih sering memihak investor, dibanding buruh. Maklum, dalam hal memberikan perhatian, pemerintah sudah mulai hitung-hitungan pemasukan. Bila pemerintah memihak pada buruh, maka tentunya pemasukannya sangatlah minim, sementara bila pemerintah memihak pada investor, maka sumber-sumber pendapatan Negara, baik yang legal maupun yang illegal akan sangat mudah untuk didapatkan.

Hubungannya dengan SDM

Rendahnya gaji yang diterima juga sangatlah berhubungan dengan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia. Persoalannya, bagaimana SDM bisa meningkat kalau biaya pendidikan mahal? Sebagaimana kita ketahui bahwa apa yang diamanatkan dalam UUD 1945 sebagai konstitusi kita dimana dikatakan bahwa pendidikan adalah merupakan tanggung jawab Negara ternyata hanya sebatas wacana.

Kenyataan menunjukkan justru sebaliknya. Pendidikan sekarang ini sudah mulai menciptakan pengkotak-kotakan masyarakat. Khususnya bagi mereka yang memiliki tingkat kemapanan ekonomi, maka sekolah favorit yang biasanya menawarkan biaya yang tidak sedikit akan menjadi pilihan utama mereka. Sementara orang miskian hanya akan bisa gigit jari mencermati situasi Negara yang semakin kacau balau ini.

Sementara dalam hal membantu mengatasi problem gaji, pemerintah biasanya membuat batas minimal gaji yang harus dibayarkan perusahaan kepada pekerjanya, yang kemudian dikenal dengan istilah upah minimum regional (UMR) atau upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten/kota (UMK). Intervensi pemerintah dalam hal ini ditujukan untuk menghilangkan kesan eksploitasi pemilik usaha kepada buruh karena membayar di bawah standar hidupnya.

Sedangkan penetapan UMR/UMP/UMK sendiri sebenarnya sangat bermasalah dilihat dari realitas terbentuknya kesepakatan upah dari pihak pengusaha dan buruh. Dalam kondisi normal dan dalam sudut pandang keadilan ekonomi, seharusnya nilai upah sebanding dengan besarnya peran jasa buruh dalam mewujudkan hasil usaha dari perusahaan yang bersangkutan.

Penetapan UMR/UMP/UMK di satu sisi dimanfaatkan buruh-buruh malas untuk memaksa pengusaha memberi gaji minimal, meski perannya dalam kerja perusahaan sangat sedikit. Di sisi lain UMR/UMP/UMK kerap digunakan pengusaha untuk menekan besaran gaji agar tidak terlalu tinggi, meskipun buruh telah mengorbankan tenaga dan jam kerjanya dalam proses produksi suatu perusahaan.

Tidak Mampu Menjembatani

Untuk mengatasi problem ini, pemerintah akhirnya mengeluarkan UU yang baru dalam bidang ketenagakerjaan yaitu UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan harapan agar masalah perburuhan dapat menemui titik tengah dan tidak menjadi akar konflik diantara para pihak yang berkepentingan.

Namun ternyata UU tersebut belum sepenuhnya mampu memayungi dan menjembatani kepentingan buruh dan pengusaha. Bahkan, kehadiran UU itu, justru menjadi ganjalan yang hingga kini tak kunjung mampu diselesaikan pemerintah dan pihak-pihak terkait. Perbedaan kepentingan antara buruh dan pengusaha yang sangat ekstrem, menjadi titik tolak segala persoalan tersebut, yang bermuara pada masalah kesejahteraan.

Tak kunjung selesainya persoalan kesejahteraan tersebut, menjadi pemantik buruknya kondisi perburuhan di Indonesia, sekaligus menjadi faktor yang menyebabkan Indonesia tak lagi dianggap sebagai tempat yang layak untuk berinvestasi. Kepentingan untuk mendatangkan investor sebanyak-banyaknya guna melumasi kembali roda perekonomian yang tak kunjung bergerak cepat, tak pernah terealisasi.

Sebaliknya, berbagai keluhan dilontarkan pemodal, terutama asing, terkait dengan situasi perburuhan di Indonesia. Akibatnya, tak sedikit pemodal yang memindahkan lini industrinya di negara kita ke negara lain. Nilai investasi pun merosot. Bagi pengusaha (pemodal), UU Ketenagakerjaan di Indonesia dianggap sangat membebani pengusaha, terutama menyangkut pesangon. Tak hanya pemodal asing, pengusaha dalam negeri pun banyak memberi penilaian yang sama.

Hal itu dianggap menjadi faktor yang menyebabkan daya saing Indonesia untuk menarik investasi tak lagi kompetitif dibanding negara lain, semisal Vietnam. Apalagi, ditambah aturan perpajakan yang dianggap tak memberi insentif bagi peningkatan investasi asing, di tengah persaingan global yang meningkat.

Sebaliknya, bagi buruh, kehadiran UU Ketenagakerjaan dianggap belum cukup memayungi kelangsungan hidup mereka di tempat kerja. Buruh tetap menuntut jaminan bahwa mereka memperoleh hak-hak kesejahteraan secara layak, yang dari kaca mata pengusaha dianggap berlebihan.

Menghadapi kerumitan tersebut, belakangan pemerintah sempat berencana merevisi sejumlah pasal dalam UU 13 Tahun 2003, dengan meminta kajian dari akademis. Tujuannya adalah untuk mencari solusi terbaik guna memacu investasi. Namun, sontak rencana gugur di tengah jalan, karena buruh menolak keras. Buruh khawatir, revisi itu mengancam jaminan hak-hak mereka. Posisi mereka pun tegas, UU 13 Tahun 2003 adalah pijakan minimal, bahkan mereka menuntut lebih dari itu. Dengan mencermati berbagai persoalan tersebut, penyempurnaan UU Ketenagakerjaan adalah sebuah keharusan, sebagai landasan yuridis guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara buruh dan pengusaha.

Penulis Adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan. E-mail: patarmora_81@yahoo.co.id
Terbit di          : Harian Medan Bisnis
Edisi                  : Kamis, 22 Mei 2008
Rubrik              : Wacana

Source

Analisis Artikel: Tenaga Kerja dan Perburuhan

Oleh: Yovi Arianggi Habiburrahman
Mahasiswa Jurusan Manajemen SDM
Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

 Judul Artikel: Akar Masalah Perburuhan dalam Negeri

Ringkasan:

Hari buruh internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei senantiasa diwarnai dengan aksi unjuk rasa para buruh dari berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Masalah ini merupakan salah satu permasalahan bangsa Indonesia yang menjadi sorotan banyak pihak. Adanya perbedaan kepentingan antara dua belah pihak yaitu antara pengusaha dan buruh dianggap menjadi dasar permasalahan yang tidak kunjung usai. Pemerintah berusaha menjadi penengah dengan membuat aturan-aturan berupa undang-undang yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan buruh di Indonesia.

Berbagai upaya diusahakan untuk merealisasikan hubungan yang harmonis antara pengusaha dan buruh, diantaranya adalah penetapan standar upah minimum. Namun hal ini dianggap peluang bagi buruh-buruh malas untuk memaksa pengusaha memberi gaji minimal, meski perannya dalam kerja perusahaan sangat sedikit. Di sisi lain kerap digunakan pengusaha untuk menekan besaran gaji agar tidak terlalu tinggi, meskipun buruh telah mengorbankan tenaga dan jam kerjanya dalam proses produksi suatu perusahaan.

Untuk mengatasi hal ini pemerintah akhirnya mengeluarkan UU No. 13 Tahun 2003. Akan tetapi masing-masing pihak tetap beranggapan bahwa hak-hak mereka belum dapat terpenuhi dengan diberlakukannya UU No. 13 Tahun 2003 tentang perburuhan tersebut. Pihak buruh masih menginginkan peningkatan taraf kehidupan mereka dengan upah yang dianggap lebih layak. Sedangkan di lain pihak investor asing mengeluhkan situasi perburuhan yang sedang melanda negeri ini. Mereka pun memilih untuk memindahkan lini industrinya ke Negara lain.

Menghadapi masalah ini, maka pemerintah membutuhkan peninjauan kembali undang-undang ketenagakerjaan dan perburuhan guna penyempurnaan dan menemukan solusi dari permasalahan perburuhan yang ada.

Permasalahan:

  1. Hubungan yang tidak harmonis antara buruh dan pengusaha sebagai dampak kepentingan yang berbeda dari pihak buruh dan pengusaha yang memicu terjadinya unjuk rasa para buruh setiap peringatan hari buruh Internasional pada 1 Mei.
  2. Intervensi pemerintah yang dianggap belum menemukan titik tengah yang bisa diterima kedua belah pihak.
  • Pelaku          : Pengusaha dan Buruh
  • Eksternal    : Pemerintah

Analisis kasus:

Menanggapi kasus unjuk rasa yang senantiasa dilakukan para buruh pada peringatan hari Buruh Internasional maka diperlukan identifikasi terhadap permasalahan yang dimunculkan. Permasalahan pertama adalah adanya perbedaan kepentingan antara pihak pengusaha sebagai pemilik modal dan juga yang memiliki wewenangan terhadap pekerjanya dengan pihak buruh yang diidentikkan sebagai pihak yang selalu dipojokkan. Perbedaan kepentingan tersebut, bahwasanya para pengusaha menginginkan produktivitas yang optimal dengan penekanan biaya operasi termasuk meminimal gaji dan upah tenaga kerja. Sedangkan buruh menginginkan upah yang sesuai dan dapat memenuhi kesejahteraan mereka. Pemerintah sebagai penengah berusaha menyelesaikan permasalahan ini dengan membuat undang-undang tentang perburuhan, namun hal ini dirasa belum mampu untuk menjadi solusi yang baik bagi pengusaha dan buruh.

Berdasarkan teori permintaan dan penawaran tenaga kerja, kedua pihak tentunya ingin menjadi pihak yang diuntungkan. Perusahaan tentu akan meminta banyak tenaga kerja ketika tingkat upah rendah, sebaliknya penawaran tenaga kerja akan meningkat ketika tingkat upah tinggi. Dalam hal ini, sebenarnya kedua belah pihak saling membutuhkan satu sama lain. Perusahaan tidak akan mampu beroperasi tanpa buruh yang menjalankan usahanya, sedangkan buruh membutuhkan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan guna mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Para buruh kerap kali menjadi pihak yang dirugikan, karena dianggap sebagai kaum yang memiliki ketergantungan lebih besar terhadap perusahaan.

Masalahnya adalah keserakahan oknum pengusaha maupun oknum pemerintah yang cenderung membela pemilik modal daripada memperjuangkan hak rakyat kecil. Atau pun oknum buruh yang terlalu menuntut perusahaan padahal kontribusi yang diberikan tidak seberapa. Jadi, sebenarnya akar permasalahan ini bersumber dari kemerosotan dan kebobrokan akhlak pihak-pihak terkait atau sering disebut dengan istilah kualitas sumber daya manusia. Masalah ini sebenarnya merupakan masalah yang sederhana, ketika pengusaha menyadari akan kebutuhannya terhadap tenaga buruh dan mau memberikan hak mereka secara patut dan kesadaran para buruh untuk professional dan menunjukkan kinerja yang optimal, sehingga balas jasa yang diberikan perusahaan sesuai dengan produktivitas yang dihasilkan oleh buruh. Apabila telah muncul kesadaran ini maka pemerintah tidak perlu repot menyusun berbagai rancangan undang-undang. Kini hanya tergantung pada ada atau tidaknya keinginan dari pihak-pihak terkait untuk mulai saling menghargai, menunaikan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya, dan menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak yang saling membutuhkan. Jika dari dalam diri tidak pernah ada keinginan untuk memperbaiki diri sendiri maka bagaimana mungkin keadaan bangsa ini akan menjadi baik.

Solusi:

Masing-masing pihak menyadari kesalingtergantungannya, saling menghargai, pengusaha menganggap buruh sebagai mitra kerja karena perusahaan tanpa buruh tidak akan dapat berjalan dan buruh meningkatkan kualitas kerjanya sehingga bisa terjalin hubungan yang harmonis antara pengusaha dan buruh. Saya akui bahwa hal ini sangat sulit karena berkaitan dengan watak dan perilaku manusia yang tidak bisa diubah namun bisa dialihkan, maka cara terbaik untuk memperbaiki moral dam akhlak adalah dengan pendekatan spiritual. Sanksi memang diperlukan, akan tetapi tidak akan efektif jika pemberi sanksi sendiri tidak tegas memberikan sanksi kepada yang bersalah hanya karena ketidakmampuan mengendalikan diri ketika dihadapkan pada sejumlah “tawaran yang menggiurkan”.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s